LPPM UPN “Veteran” Jakarta (17/09/2025) – Pemerintah Kota Depok tengah mengikuti Penilaian Tahap II: Wawancara dan Verifikasi tingkat nasional Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2025. Penilaian ini berlangsung secara Hybrid di Aula Edelweis, Lantai 5, Balai Kota Depok pada hari Rabu, 17 September 2025.
PPD adalah evaluasi tahunan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang bertujuan untuk mengevaluasi kreativitas, kualitas perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah. Kota Depok yang menjadi satu-satunya wakil dari Provinsi Jawa Barat pada tahap nasional menjelaskan berbagai keberhasilan dan upaya inovatifnya. Wali Kota Depok, Supian Suri, menyampaikan bahwa penilaian PPD menjadi tolok ukur akhir atas seberapa jauh program pembangunan yang dijalankan Pemkot Depok benar-benar membawa dampak nyata bagi masyarakat. Beberapa Isu Strategis yang mendapat perhatian dalam paparan Depok antara lain :
- Penangan kemacetan, banjir dan masalah lingkungan seperti sampah.
- Program unggulan Pembangunan social, ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan
- Kolaborasi dengan berbagai stakeholder dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan Pembangunan.
Dalam kesempatan ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) hadir sebagai salah satu stakeholder pendukung kegiatan penilaian PPD. Kehadiran LPPM UPNVJ menunjukkan komitmen institusi pendidikan tinggi dalam:
- Memberikan masukan akademis dan riset untuk memperkuat kualitas data, indikator, dan inovasi pembangunan di Kota Depok.
- Menjadi mitra kolaborasi dalam melakukan verifikasi lapangan, evaluasi program-program unggulan, serta menyuplai bukti ilmiah terhadap output dan outcome pembangunan.
- Mendorong keberlanjutan pembangunan melalui penelitian dan pengabdian masyarakat yang relevan dengan isu-isu utama yang dihadapi Kota Depok.
Dengan dukungan seperti ini, diharapkan Pemkot Depok mampu menghasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak hanya sesuai dengan standar nasional, tetapi juga bersifat adaptif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
